Kalau kita perhatikan keadaan bangsa ini saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan keadaan kita 10 tahun yang lalu misalnya saat bangsa ini masih dikuasai oleh rezim Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto. Jaman Soeharto, The Smiling General itu, sungguh amat ‘mengerikan’. Mengapa mengerikan ? Boleh dibilang rakyat kehilangan kesempatan haknya yang paling dasar untuk bersuara. Kalaupun bersuara, tidak boleh bertentangan dengan apa yang menjadi kebijakan penguasa. Kalau bertentangan, selesai sudah riwayatnya. Kita lihat saja bagaimana nasib tokoh-tokoh Petisi 50 yang mencoba mengkritik sepak terjang Orde Baru. Semuanya personna non grata. Dan boleh dibilang hampir tidak ada demonstrasi sama sekali, jangan coba-coba deh …..
Untunglah Orde Baru akhirnya tumbang oleh gerakan rakyat yang dipelopori oleh Mahasiswa pada tahun 1998. Situasi yang tidak pernah kita duga sebelumnya bahwa Soeharto akan turun. Soeharto telah mencoba ‘melempar bola panas’ ke tangan Wiranto, Panglima ABRI saat itu, dengan memberinya kekuasaan untuk melakukan tindakan yang perlu untuk mengatasi situasi kacau saat itu. Pola ini persis skenario Soeharto pada SUPERSEMAR tahun 1965, hanya saja saat itu yang ‘menerima’kekuasaan’ untuk mengatasi keadaan adalah Soeharto sendiri. Untunglah Wiranto tidak menggunakan kekuasaan penuhnya itu untuk menumpas gerakan kebangkitan demokrasi yang sedang diperjuangkan oleh rakyat. Maka, tumbanglah Soeharto.
SITUASI SAAT INI
Sudah sepuluh tahun kita mengalami ‘kemerdekaan’. Alam demokrasi sudah mulai kelihatan. Rakyat mulai bisa berbicara, bebas berbicara. Namun demikian, saya mencoba mengamati bahwa demokrasi yang sedang dibangun saat ini berjalan tanpa arah yang jelas. Saya melihat ada empat unsur yang sedang menggerakkan sistem demokrasi dinegeri ini dan semuanya memposisikan dirinya ‘merekalah yang paling benar berdemokrasi’.
Pertama, para penguasa yaitu mereka yang sedang berkuasa dipemerintahan saat ini. Sistem Pemerintahan saat ini adalah sistem ‘bagi-bagi kekuasaan’. Partainya Presiden SBY adalah Partai dengan suara mayoritas di Parlemen dan agar pemerintahannya berjalan mulus, maka Partai-partai yang ada harus diberi jatah memegang jabatan di kabinetnya karena memang seperti itulah tuntutan para partai tersebut. Akibatnya apa ? Sistem ini tidak menjamin ‘right man in right place’. Mungkin juga kita masih ingat perihal kebijakan 4 menteri tentang pengupahan yang akhirnya menimbulkan protes diamana-mana. Seolah-olah mau bertindak proaktif, eh … yang ada malah menunjukkan kesalahan fatal. Seperti kita sudah tahu, kebijakan itu kini telah dirubah. Ini menunjukkan betapa gegabahnya pemerintah dalam mengambil kebijakan yang menyangkut rakyat kecil.
Belum lagi posisi Wakil Presiden saat ini yang sedemikian besar sehingga seolah-olah negara ini dipimpin oleh 2 orang penguasa. Hanya di Indonesia dimana kebijakan Presiden bisa dirubah hanya karena Wakil Presidennya tidak setuju. Mangapa ini bisa terjadi ? Semua atas nama ‘pembagian tugas’.
Termasuk didalam unsur penguasa disini adalah para anggota DPR. Bayangkan, didalan sistem yang serba terbuka seperti sekarang ini, banyak anggota DPR yang terhormat itu melakukan praktek korupsi dalam segala bentuknya. Studi banding padahal jalan-jalan, meminta upeti agar anggarannya disetujui, korupsi waktu dengan tidak pernah hadir di rapat-rapat atau sekedar TIDUR diruang rapat - yang penting absen, anggaran perjalanan dinas yang terus membengkak, renovasi gedung yang sebenarnya belum terlalu perlu, perselingkuhan dan lain-lain. Didepan pers mereka selalu berbicara seolah-olah membela rakyat, namun dibelakang, mereka bertindak sebaliknya. Walau saya sangat yakin diantara mereka masih ada yang benar benar bekerja demi rakyat, salut untuk mereka, namun tidak sedikit pula posisi mereka bukannya ‘Perwakilan Rakyat’ tetapi ‘Pemeras Rakyat’ dengan mengambil uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Contohnya, beberapa dari mereka kini dalam penanganan KPK.
Kedua adalah para politikus partai. Karena saat ini siapapun boleh berbicara apapun, surat kabar-surat kabar kini berisik dengan ocehan mereka. Yang mereka suarakan pokoknya ngga sama dengan Pemerintah - yang penting bersuara dan beda. Padahal, sebagian dari mereka dulunya sama-sama menjadi pejabat di Pemerintahan Soeharto. Karena sekarang beda partai - opsisilah gitu - maka mereka harus berbicara beda. Dulunya sama-sama petinggi militer, sekarang mereka bersaing untuk menjadi Presiden. Ha … ha … ha … Ini sinetron paling seru di negeri ini ……. Bayangkan, ketika semua ocehan mereka dimuat disurat kabar, ditayangkan di televisi, disiarkan di radio dan rakyat kita dengan daya serap dan daya tangkap yang berbeda-beda mendengar semuanya itu, akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Dan pada tingkat lapangan, mereka juga akan saling ber-oposisi. Ini berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan.
Ketiga, yaitu para LSM dan ORMAS. Harus saya akui bahwa peran LSM sangat besar dalam membangun 
kesadaran masyarakat akan hak-haknya dalam berdemokrasi dan dalam menegakkan hak asasi manusia. Kita lihat saja peran positif dari KONTRAS, yang sejak jaman Soeharto-pun sudah berani bersuara menegakkan kemanusiaan di negeri ini. Salut untuk mereka. Namun disisi lain, kita lihat ada saja LSM yang, menurut saya, justru akan lebih mempersulit situasi saat ini. Contoh, ketika Pemerintah menggusur bangunan-bangunan liar di pinggir kali atau dibawah-bawah jembatan, mereka bersuara lantang, atas nama rakyat miskin katanya, bahwa Pemerintah melanggar hak asasi mereka. Mereka hanya menentang tindakan penggusuran tetapi mereka tidak memberikan solusi untuk mengangkat harkat martabat rakyat agar mereka tidak lagi tinggal di pnggiran kali ataupun kolong jembatan. Juga ketika Polisi membubarkan paksa demonstrans yang mulai bertindak anarkis, mereka berteriak bahwa aparat keamanan bertindak melanggar hak asasi manusia. Jangan bela yang melanggar hukum atas nama hak asasi. Pelanggaran hukum adalah pelanggaran hak asasi publik.
Unsur keempat adalah rakyat. Rakyat sekarang, saya analogikan seperti seorang anak kecil yang baru saja belajar berbicara. Dia akan mencoba berbicara apa saja yang saat itu ada dibenaknya. Kita mungkin sudah bosan mendengar berita demonstrasi. Hampir setiap hari demonstrasi - yang bahkan seringkali menimbulkan kerusuhan dan bentrokan dengan aparat keamanan. Ketika beberapa orang merasa punya pendapat yang berbeda dengan Pemerintah, baik di daerah maupun tingkat pusat, mereka suarakan pendapat mereka dengan demonstrasi. Hampir setiap hari ada berita demonstrasi. Saya rasa, jika DPR atau DPRD kita benar-benar berperan sebagai wakil rakyat, demonstrasi akan berkurang drastis karena rakyat akan merasa aspirasi mereka sudah terwakili oleh wakil-wakil mereka.
HARAPAN
Ya … semoga pemilu 2009 nanti benar-benar merupakan sebuah tahapan akhir untuk semakin dewasanya semua unsur di negeri ini di dalam berdemokrasi. Kita membutuhkan wawasan yang sama, langkah dan gerak yang sama untuk membangun bangsa ini. Kalau masing-masing ingin berjalan sesuai dengan pandangannya sendiri, apa jadinya negeri ini. Mari kita satukan visi, buang jauh-jauh semangat berkuasa, taman semangat melayani, kita songsong bangsa ini dengan pengharapan yang kuat - saya yakin bangsa ini akan maju. Semoga.
RSS Feed (xml)
Jilatan api pipa Pertamina di Lapindo membentuk lafal Allah dan kuda laut Surabaya - Allah Maha Besar! Ledakan pipa gas milik Pertamina di lokasi lumpur Lapindo, jalan Tol Porong-Gempol KM 38 22 November 2006 lalu yang menewaskan 13 orang masih menyimpan misteri. Ada yang mengejutkan sesaat api melumat tanggul di sekitar pusat semburan lumpur tersebut.Seorang pekerja PU yang tergabung dalam Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo diam-diam berhasil mengabadikan jilatan api yang cukup mecengengangkan. Bagaimana tidak! Tanpa disadarinya, hasil bidikan fotografer amatir yang namanya dirahasiakan itu menunjukkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa.Kok bisa? Api yang membubung setinggi hampir 1 kilometer itu ternyata sempat membentuk lafal Allah dalam tulisan Arab beberapa saat. Selain itu, api itu juga menunjukkan gambar logo lama perusahaan minyak negara, PT Pertamina: kuda laut.
